GOWA – LIBERNAS.COM | Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional (May Day), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sains dan Teknologi Cabang Gowa Raya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “MAY DAY dan HARDIKNAS: Indonesia Darurat”, di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (2/5/2025).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan terhadap krisis multidimensi dalam sektor pendidikan dan ketenagakerjaan yang dinilai semakin memburuk.
Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyoroti kegagalan negara dalam memenuhi amanat konstitusi terkait pendidikan. Mereka menilai sistem pendidikan saat ini tidak adil, tidak bermartabat, dan gagal mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Umum HMI Komisariat Saintek Cagora, Muhammad Yasin, dalam orasinya menyampaikan keresahan terhadap kondisi pendidikan dan nasib para pekerja.
“Kami juga menyuarakan nasib Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan buruh yang hingga kini masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak. RUU Perlindungan PRT masih terkatung-katung, sementara kebijakan seperti UU Cipta Kerja justru memperburuk kondisi buruh,” ujarnya.
Dalam aksinya, HMI Saintek Cagora mengusung lima tuntutan utama:
- Cabut Inpres No. 1
- Kembalikan esensi pendidikan sesuai amanat UUD 1945
- Wujudkan pendidikan gratis dan tolak program makanan gratis
- Tegakkan keadilan dalam dunia pendidikan
- Desak revisi RUU Perlindungan PRT dan perlindungan buruh
Mahasiswa juga melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, yang didampingi oleh anggota DPRD dari Fraksi PKB, Fauzi Andi Wawo.
“Ada dua poin yang akan kami tindak lanjuti, yakni terkait masalah P3K di SMA 9 Sinjai dan infrastruktur pendidikan.
Kami akan terus menyuarakan ini dalam setiap agenda reses kami agar dimasukkan dalam APBD, dan insya Allah tahun ini akan ada rehabilitasi besar-besaran untuk SMK dan SMA,” ungkap Andi Rachmatika.
Fauzi Andi Wawo menambahkan, “Terkait P3K di SMA 9 Sinjai, kami akan segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan pada hari Senin untuk menindaklanjuti persoalan ini.”
Di akhir aksi, Muhammad Yasin menegaskan bahwa HMI sebagai organisasi perjuangan harus terus menjaga independensi dan menjalankan fungsi sosial kontrol.
“HMI hadir dengan dua komitmen utama, yakni keumatan dan kebangsaan. Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami atas ketimpangan yang terjadi, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Awal Anugrah, perwakilan massa aksi. “Apa yang kami sampaikan hari ini di depan DPRD adalah bentuk perlawanan dan kepedulian kami sebagai jembatan masyarakat. Harapannya, ini benar-benar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.(**)
