JENEPONTO – LIBERNAS.COM | Harapan petani jagung kuning dan gabah di Jeneponto untuk menjual hasil panen dengan harga yang layak kian pupus. Alih-alih mendapatkan harga sesuai ketetapan pemerintah, mereka justru terpaksa menjual jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Situasi ini menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Jeneponto dengan memanggil Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Perum Bulog Cabang Bulukumba, Kamis (27/3/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, digelar atas permintaan Gerakan Pemuda Mahasiswa Jeneponto (GPMJ).
Mereka menyoroti belum diimplementasikannya HPP, terutama pada komoditas jagung kuning yang kini dihargai Rp 3.200/kg oleh pedagang lokal—jauh dari HPP pemerintah yang mencapai Rp 5.500/kg dengan kadar air 14 persen.
Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur, dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembelian gabah sesuai HPP, yakni Rp 6.500/kg, dengan total 3.000 ton yang diserap di Kecamatan Bangkala dan Bangkala Barat.
Namun, pernyataan ini langsung mendapat bantahan dari Subair Deta, aktivis GPMJ, yang meminta transparansi data.
“Jika benar ada pembelian sebanyak itu, kami minta bukti dan transparansi data. Faktanya, petani di banyak wilayah mengeluh karena harga yang jauh dari HPP,” ujar Subair.
Bulog juga mengakui belum menyerap jagung kuning dari petani Jeneponto, dengan alasan panen raya baru akan terjadi pada April. Pernyataan ini kembali dipertanyakan oleh aktivis, sebab panen sudah berlangsung di beberapa kecamatan, dan hasilnya justru dijual ke gudang di Makassar dengan harga jauh di bawah HPP.
Di tengah gejolak harga yang merugikan petani, peran Dinas Perdagangan juga menjadi sorotan. Kepala Dinas Perdagangan Jeneponto, A. Manrancai Sally, mengakui bahwa pihaknya hanya menerima laporan harga dari pasar tanpa melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kami memang belum sampai turun langsung ke petani, selama ini hanya menerima laporan harga,” katanya.
Ketidakaktifan Dinas Perdagangan dalam mengawasi harga dan timbangan dinilai memperburuk kondisi petani, yang kerap terjebak dalam permainan harga oleh tengkulak.
Persoalan lain yang mencuat dalam RDP adalah belum maksimalnya pemanfaatan Rice Milling Unit (RMU) di Jeneponto.
Berdasarkan data yang disampaikan GPMJ, terdapat tujuh unit RMU yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membantu petani dalam proses pengolahan hasil panen. Namun, hingga kini fasilitas tersebut belum digunakan secara optimal.
Menutup RDP, Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufik, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong Bulog untuk segera menyurati pihak berwenang, termasuk Kanwil dan Polda Sulsel, guna menekan harga jagung agar sesuai HPP.
“Kami akan memastikan harga jagung tidak dipermainkan. Selain itu, kami juga akan mengidentifikasi kembali RMU yang ada dan mendorong pengadaan alat pengering jagung kuning agar petani bisa lebih mandiri,” ujarnya.
Sementara janji terus dilontarkan, petani di Jeneponto masih harus berjuang menghadapi harga pasar yang tak berpihak. Mereka hanya bisa berharap agar keputusan dalam rapat ini benar-benar diwujudkan, bukan sekedar wacana yang berakhir tanpa solusi.
Rapat tersebut, di hadiri oleh ketua komisi II, H. Iman Taufik bersama anggotanya, kepala Bulog cabang Bulukumba, Farid Nur, kadis pertanian, Ahmad Tunru, Kabid penyuluh Noer Ibrah Ibrahim, kadis perdagangan, A. Manrancai Sally, dan GPMJ. (Muh Ikbal)
